CENTRALBATAM.COM, BATAM – Badan Pengusahaan (BP) Batam terus mengintensifkan langkah strategis untuk menarik lebih banyak investasi dari Jepang.
Salah satunya melalui penguatan sinergi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tokyo, Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC) Tokyo, dan Bank BNI Tokyo dalam rangka memperluas promosi serta membuka peluang investasi baru bagi Batam.
Pertemuan yang berlangsung pada Kamis (3/9/2026) tersebut menjadi momentum bagi BP Batam untuk memaparkan perkembangan terkini sektor ekonomi dan industri di Batam.
Selain itu, berbagai peluang investasi beserta kesiapan kawasan industri juga diperkenalkan kepada calon investor Jepang yang berencana mengembangkan bisnisnya di Indonesia.
Langkah ini sejalan dengan tren positif investasi di Batam.
Berdasarkan data realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) Triwulan I 2026, Jepang masih bertahan sebagai salah satu dari lima negara investor terbesar di Batam.
Pada periode tersebut, total investasi yang masuk mencapai Rp17,4 triliun, terdiri dari PMA sebesar Rp8,8 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp8,5 triliun.
Sementara hingga Semester I 2026, total realisasi investasi Batam telah menembus Rp38,97 triliun.
Kepercayaan investor Jepang terhadap Batam juga tercermin dari banyaknya perusahaan asal Negeri Sakura yang telah beroperasi di berbagai sektor strategis.
Mulai dari industri elektronik, kelistrikan, komponen otomotif, manufaktur hingga industri kimia.
Sejumlah perusahaan besar seperti PT Epson Batam, PT Yokogawa Manufacturing Batam, PT Sumitomo Wiring Systems Batam Indonesia, PT SIIX Electronics Indonesia, PT Rubycon Indonesia, PT Patlite Indonesia, PT Shimano Batam, PT NOK Precision Component Batam, hingga PT Nissin Kogyo Batam menjadi bukti kuat bahwa Batam telah menjadi basis industri penting bagi perusahaan Jepang.
Keberhasilan perusahaan-perusahaan tersebut dinilai menjadi modal besar untuk meningkatkan kepercayaan calon investor lainnya.
Rekam jejak investasi yang positif diharapkan mampu menjadi referensi bagi perusahaan Jepang yang tengah mempertimbangkan lokasi ekspansi bisnis di Indonesia.
Dalam kesempatan itu, BP Batam juga mengajak KBRI Tokyo, IIPC Tokyo, dan BNI Tokyo untuk terus memperkenalkan berbagai keunggulan Batam kepada pelaku usaha Jepang.
Posisi geografis yang strategis di jalur perdagangan internasional, kedekatan dengan Singapura, pembangunan infrastruktur yang terus berjalan, serta kemudahan proses investasi menjadi nilai tambah yang ditawarkan.
Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, mengatakan perusahaan Jepang dikenal sangat selektif sebelum menentukan lokasi investasi.
Karena itu, penyampaian informasi yang lengkap mengenai kesiapan kawasan, kepastian regulasi, kualitas infrastruktur, hingga kemudahan berusaha menjadi faktor penting dalam menarik minat mereka.
"Perusahaan Jepang sangat detail dalam mempertimbangkan lokasi investasinya. Oleh sebab itu, informasi yang komprehensif mengenai kawasan, kesiapan infrastruktur, kepastian proses perizinan, serta kemudahan berusaha menjadi aspek yang sangat menentukan," ujar Ariastuty.
Menurutnya, salah satu keunggulan Batam adalah kewenangan BP Batam yang terintegrasi dalam pengurusan perizinan investasi.
Sistem tersebut diyakini mampu memberikan kepastian dan efisiensi bagi investor sehingga meningkatkan daya saing Batam dibandingkan kawasan investasi lainnya.
Melalui kolaborasi dengan KBRI Tokyo, IIPC Tokyo, dan BNI Tokyo, BP Batam berharap promosi investasi Batam dapat menjangkau lebih banyak perusahaan Jepang.
Sinergi ini juga diharapkan mampu membuka peluang investasi baru yang berdampak pada pertumbuhan industri, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi Batam.
"Kami ingin perusahaan-perusahaan Jepang tidak hanya mengenal Batam sebagai bagian dari Indonesia, tetapi juga melihat Batam sebagai kawasan industri yang siap mendukung pertumbuhan dan pengembangan investasi mereka," tutup Ariastuty.
Turut mendampingi dalam pertemuan tersebut Direktur Pengendalian Investasi Yani Alkindi, Direktur Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hadjad Widagdo, serta Kepala Biro Keuangan Siswanto.(dkh)
